Perencanaan Pendidikan

13 Apr

 

1                         a. Jelaskan dan gambarkan model pendidikan di suatu negara

Tingkat Pendidikan Dasar merupakan program pendidikan nasional di Indonesia yang melandasi jenjang menengah. Dalam menunjang terselenggaranya kependidikan dasar, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar bagi setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Dalam hal ini pemerintah juga mempunyai tanggungjawab dalam hal pengelolaan, pembangunan, pengadaan, dan pembinaan. Pemerintah melalui kementerian (kemdiknas), dapat juga menjadi partner akademik yang baik dengan memberikan penghargaan, beasiswa prestasi, dll.

Bentuk dan jenjang kependidikan sekolah terdiri atas pendidikan Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtida’iyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), serta bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan Menengah adalah tingkat lanjutan dari pendidikan nasional dasar, yang terdiri atas menengah umum dan kejuruan, artinya, lulusan sekolah / tingkat dasar (SD dan SMP) akan dilanjutkan dengan tingkat menengah. Adapun bentuknya, sebagaimana yang telah umum disekeliling kita, yakni;

1. Sekolah Menengah Atas (SMA),

2. Madrasah Aliyah (MA),

3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan

4. Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan Tinggi, sebagaimana namanya, adalah tingkat keilmuan lanjut dari tingkat menengah. Mencakup program diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Bentuknya bisa bermacam-macam, diantaranya adalah; akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, universitas. Sebagai jenjang tinggi, PT berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan tinggi juga dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.

Selain program pendidikan nasional diatas, ada jenjang yang tidak termasuk dalam urutan jenjang formal, yakni nonformal atau pendidikan luar sekolah.

Pendidikan nonformal atau terkadang disebut dengan jalur luar sekolah, diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Hal ini berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Yakni merupakan pendidikan yang diarahkan untuk menanamkan kompetensi tertentu secara khusus, membentuk tenaga-tenaga profesional yang memiliki kemampuan khusus sesuai dengan kurikulum dan rencana seerta satuan pendidikan yang bersangkutan oleh masing-masing penyelenggara.

Ada beberapa bentuk dan jenis pendidikan nasional nonformal, diantaranya adalah kecakapan hidup, anak usia dini, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keaksaraan, keterampilan dan pelatihan kerja, kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pendidikan non formal dapat diselenggarakan oleh lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

Program Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Pendidikan Informal adalah pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan atau juga adalah jalur pendidikan luar sekolah, berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil jalur ini dapat diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Selain beberapa bentuk pendidikan baik formal, nonformal, maupun informal diatas, ada juga bentuk pendidikan lain yang akan dijelaskan secara definitif. Bentuk-bentuk pendidikan tersebut adalah;

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), adalah program yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar dan dapat diselenggarakan melalui jalur formal, nonformal, dan/atau informal. Jalur formalnya adalah TK dan RA atau bentuk lain yang sederajat. Bentuk non formalnya adalah Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA) dan bentuk lain yang sederajat. Dalam bentuk informal, adalah pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Pendidikan Kedinasan adalah program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen. Berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan (sumber daya manusia ) dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen dan dapat diselenggarakan baik melalui jalur formal dan nonformal.

Pendidikan Keagamaan adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dapat diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Pendidikan keagamaan dapat berbentuk diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

Pendidikan Jarak Jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler. Dapat diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus adalah program bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Program layanan khusus adalah program bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Gambaran model sistem pendidikan nasional adalah sebagai berikut :

b.  Mengapa sistem pendidikan harus direncanakan

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.

Pada pasal 19 ayat 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dinyatakan bahwa setiap satuan pendidikan harus melakukan perencanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Dengan demikian sebelum melakukan pelaksanaan pembelajaran terlebih dahulu dilakukan perencanaan pembelajaran. Pada Standar Proses (Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007) bagian perencanaan pembelajaran dinyatakan  bahwa kegiatan inti pembelajaran merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar (KD), dan kegiatan pembelajaran harus di­lakukan secara interaktif, inspiratif, menyenang­kan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan tersebut harus dilakukan secara terencana karena pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP.

Mengapa harus dinilai

  1. Untuk mengevaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran
  2. Untuk menilai proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru dengan standar proses,
  3. Mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi guru

c.  Hubungan perencanaan pembangunan pendidikan dan pembangunan negara

Perencanaan pembanguan pendidikan merupakan tantangan penyelenggaraan pendidikan yang berkwalitas untuk menyelaraskan dengan situasi global yang menuntut  kemajuan. Bila perencanaan pembangunan pendidikan berjalan dengan baik maka akan menghasilkan sumber daya manusia yang dapat diandalkan untuk kemajuan suatu negara, dan sebaliknya apabila perencanaan pendidikan tidak berjalan dengan baik maka sumber daya manusianya akan gagal dalam mengejar perkembangan dunia.  Output dari pendidikan akan menghasilkan sumber daya manusia yang akan mengisi seluruh elemen kehidupan dalam suatu negara.Oleh karena itu, perencanaan pembangunan pendidikan akan  berimbas pada pada elemen-elemen kehidupan yang lain seperti politik, ekonomi, social dan lain-lain

            d. Identifikasi karekteristik perencanaan sebelum dan setelah perang dunia II

Perencanaan pendidikan sebelum perang dunia II dari pribumi dimotori oleh tokoh nasional Ki Sarmidi Mangunsarkoro  tahun 1931 yag kemudian menjadi mentri pendidikan RI ke 5. Beliau  ditugasi untuk menyusun Rencana Pelajaran Baru dan pada tahun 1932 disahkan taman siswa sebagai jalur pendidikan swasta pada saat itu, sebagai ‘Daftar Pelajaran Mangunsarkoro’. Perencanaan pendidikan dalam Daftar Pelajaran Mangunsarkoro berisikan hal-hal  yang mencerminkan cita-cita Nasional dalam arus pergerakan nasional di Indonesia khususnya di Asia pada umumnya, yang merupakan aspek kebudayaan dari kebangunan nasionalisme, yang pada hakikatnya merupakan usaha menguji hukum-hukum kesusilaan dan mengajarkan berbagai pembaharuan disesuaikan dengan alam dan zaman. Dua aspek lainnya adalah aspek sosial ekonomis yaitu usaha meningkatkan derajat rakyat dengan menumbangkan cengkeraman ekonomi bangsa-bangsa Eropa Barat, sedangkan pada aspek politik yaitu usaha merebut kekuasaan politik dari tangan Pemerintah Kolonialisme Belanda. Jalur pendidikan swasta yang lainnya adalah Perguruan Rakyat, Kristen dan Katholik. Pada jalur pendidikan Islam ada pendidikan yang diselenggrakan oleh Muhamadiyah dan Pondok Pesantren.

Sedangkan pihak Belanda sebagai jalur resmi pada saat itu, memperkenalkan sistem pendidikan formal bagi penduduk Hindia-Belanda (cikal bakal Indonesia), meskipun terbatas bagi kalangan tertentu yang terbatas. Sistem yang mereka perkenalkan secara kasar sama saja dengan struktur yang ada sekarang, dengan tingkatan sebagai berikut:

Sejak tahun 1930-an, Belanda memperkenalkan pendidikan formal terbatas bagi hampir semua provinsi di Hindia Belanda.

Perencanaan pendidikan setelah perang dunia ke II

Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, dan direncanakan pada tahun 2004. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan UUD 1945, perbedaanya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya.

a. Kurikulum 1968 dan sebelumnya

Awalnya pada tahun 1947, kurikulum saat itu diberi nama Rentjana Pelajaran 1947. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Rentjana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan maka pendidikan sebagai development conformism lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini.

Setelah Rentjana Pelajaran 1947, pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Pada tahun 1952 ini diberi nama Rentjana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari.

Usai tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rentjana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana (Hamalik, 2004), yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional/artistik, keprigelan, dan jasmani.

Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari Kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Dari segi tujuan pendidikan, Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat.

b. Kurikulum 1975

Kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1968 menggunakan pendekatan-pendekatan di antaranya sebagai berikut.

  • Berorientasi pada tujuan
    • Menganut pendekatan integrative dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif.
    • Menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu.
      • Menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI). Sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik, dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa.
      • Dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon (rangsang-jawab) dan latihan (drill).

Kurikulum 1975 hingga menjelang tahun 1983 dianggap sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan sidang umum MPR 1983 yang produknya tertuang dalam GBHN 1983 menyiratakan keputusan politik yang menghendaki perubahan kurikulum dari kurikulum 1975 ke kurikulum 1984. Karena itulah pada tahun 1984 pemerintah menetapkan pergantian kurikulum 1975 oleh kurikulum 1984.

Kurikulum 1984

Secara umum dasar perubahan kurikulum 1975 ke kurikulum 1984 di antaranya adalah sebagai berikut.

  • Terdapat beberapa unsur dalam GBHN 1983 yang belum tertampung ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah
  • Terdapat ketidakserasian antara materi kurikulum berbagai bidang studi dengan kemampuan anak didik
  • Terdapat kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaannya di sekolah
  • Terlalu padatnya isi kurikulum yang harus diajarkan hampir di setiap jenjang.
    • Pelaksanaan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) sebagai bidang pendidikan yang berdiri sendiri mulai dari tingkat kanak-kanak sampai sekolah menengah tingkat atas termasuk Pendidikan Luar Sekolah.
    • Pengadaan program studi baru (seperti di SMA) untuk memenuhi kebutuhan perkembangan lapangan kerja.

Atas dasar perkembangan itu maka menjelang tahun 1983 antara kebutuhan atau tuntutan masyarakat dan ilmu pengetahuan/teknologi terhadap pendidikan dalam kurikulum 1975 dianggap tidak sesuai lagi, oleh karena itu diperlukan perubahan kurikulum. Kurikulum 1984 tampil sebagai perbaikan atau revisi terhadap kurikulum 1975. Kurikulum 1984 memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

Berorientasi kepada tujuan instruksional. Didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Oleh karena itu, sebelum memilih atau menentukan bahan ajar, yang pertama harus dirumuskan adalah tujuan apa yang harus dicapai siswa.

  • Pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif (CBSA). CBSA adalah pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal, baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor.
  • Materi pelajaran dikemas dengan nenggunakan pendekatan spiral. Spiral adalah pendekatan yang digunakan dalam pengemasan bahan ajar berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pelajaran. Semakin tinggi kelas dan jenjang sekolah, semakin dalam dan luas materi pelajaran yang diberikan.
  • Menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Konsep-konsep yang dipelajari siswa harus didasarkan kepada pengertian, baru kemudian diberikan latihan setelah mengerti. Untuk menunjang pengertian alat peraga sebagai media digunakan untuk membantu siswa memahami konsep yang dipelajarinya.
  • Materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa. Pemberian materi pelajaran berdasarkan tingkat kematangan mental siswa dan penyajian pada jenjang sekolah dasar harus melalui pendekatan konkret, semikonkret, semiabstrak, dan abstrak dengan menggunakan pendekatan induktif dari contoh-contoh ke kesimpulan. Dari yang mudah menuju ke sukar dan dari sederhana menuju ke kompleks.
  • Menggunakan pendekatan keterampilan proses. Keterampilan proses adalah pendekatan belajat mengajar yang memberi tekanan kepada proses pembentukkan keterampilan memperoleh pengetahuan dan mengkomunikasikan perolehannya. Pendekatan keterampilan proses diupayakan dilakukan secara efektif dan efesien dalam mencapai tujuan pelajaran.

Kurikulum 1994

Pada kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1984, proses pembelajaran menekankan pada pola pengajaran yang berorientasi pada teori belajar mengajar dengan kurang memperhatikan muatan (isi) pelajaran. Hal ini terjadi karena berkesesuaian suasan pendidikan di LPTK (lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) pun lebih mengutamakan teori tentang proses belajar mengajar. Akibatnya, pada saat itu dibentuklah Tim Basic Science yang salah satu tugasnya ikut mengembangkan kurikulum di sekolah. Tim ini memandang bahwa materi (isi) pelajaran harus diberikan cukup banyak kepada siswa, sehingga siswa selesai mengikuti pelajaran pada periode tertentu akan mendapatkan materi pelajaran yang cukup banyak.

Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang no. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem caturwulan. Dengan sistem caturwulan yang pembagiannya dalam satu tahun menjadi tiga tahap diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak.

Terdapat ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 1994, di antaranya sebagai berikut.

  • Pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem caturwulan
    • Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat (berorientasi kepada materi pelajaran/isi)
    • Kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar.
    • Dalam pelaksanaan kegiatan, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Dalam mengaktifkan siswa guru dapat memberikan bentuk soal yang mengarah kepada jawaban konvergen, divergen (terbuka, dimungkinkan lebih dari satu jawaban), dan penyelidikan.
    • Dalam pengajaran suatu mata pelajaran hendaknya disesuaikan dengan kekhasan konsep/pokok bahasan dan perkembangan berpikir siswa, sehingga diharapkan akan terdapat keserasian antara pengajaran yang menekankan pada pemahaman konsep dan pengajaran yang menekankan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah.
    • Pengajaran dari hal yang konkrit ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dan dari hal yang sederhana ke hal yang komplek.
    • Pengulangan-pengulangan materi yang dianggap sulit perlu dilakukan untuk pemantapan pemahaman siswa.

Selama dilaksanakannya kurikulum 1994 muncul beberapa permasalahan, terutama sebagai akibat dari kecenderungan kepada pendekatan penguasaan materi (content oriented), di antaranya sebagai berikut.

  • Beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi/substansi setiap mata pelajaran
  • Materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa, dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari.

Permasalahan di atas terasa saat berlangsungnya pelaksanaan kurikulum 1994. Hal ini mendorong para pembuat kebijakan untuk menyempurnakan kurikulum tersebut. Salah satu upaya penyempurnaan itu diberlakukannya Suplemen Kurikulum 1994. Penyempurnaan tersebut dilakukan dengan tetap mempertimbangkan prinsip penyempurnaan kurikulum, yaitu

  • Penyempurnaan kurikulum secara terus menerus sebagai upaya menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan kebutuhan masyarakat.
  • Penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk mendapatkan proporsi yang tepat antara tujuan yang ingin dicapai dengan beban belajar, potensi siswa, dan keadaan lingkungan serta sarana pendukungnya.
  • Penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk memperoleh kebenaran substansi materi pelajaran dan kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa.
  • Penyempurnaan kurikulum mempertimbangkan berbagai aspek terkait, seperti tujuan materi, pembelajaran, evaluasi, dan sarana/prasarana termasuk buku pelajaran.
  • Penyempurnaan kurikulum tidak mempersulit guru dalam mengimplementasikannya dan tetap dapat menggunakan buku pelajaran dan sarana prasarana pendidikan lainnya yang tersedia di sekolah.

Penyempurnaan kurikulum 1994 di pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan bertahap, yaitu tahap penyempurnaan jangka pendek dan penyempurnaan jangka panjang.

Kurikulum Berbasis Kompetensi – Versi Tahun 2002 dan 2004

Usaha pemerintah maupun pihak swasta dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan terutama meningkatkan hasil belajar siswa dalam berbagai mata pelajaran terus menerus dilakukan, seperti penyempurnaan kurikulum, materi pelajaran, dan proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Soejadi (1994:36), khususnya dalam mata pelajaran matematika mengatakan bahwa kegiatan pembelajaran matematika di jenjang persekolahan merupakan suatu kegiatan yang harus dikaji terus menerus dan jika perlu diperbaharui agar dapat sesuai dengan kemampuan murid serta tuntutan lingkungan.

Implementasi pendidikan di sekolah mengacu pada seperangkat kurikulum. Salah satu bentuk inovasi yang dikembangkan pemerintah guna meningkatkan mutu pendidikan adalah melakukan inovasi di bidang kurikulum. Kurikulum 1994 perlu disempurnakan lagai sebagai respon terhadap perubahan struktural dalam pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik sebagai konsekuensi logis dilaksanakannya UU No. 22 dan 25 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Kurikukum yang dikembangkan saat ini diberi nama Kurikulum Berbasis Kompetensi. Pendidikan berbasis kompetensi menitikberatkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan (kompetensi) tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Competency Based Education is education geared toward preparing indivisuals to perform identified competencies (Scharg dalam Hamalik, 2000: 89). Hal ini mengandung arti bahwa pendidikan mengacu pada upaya penyiapan individu yang mampu melakukan perangkat kompetensi yang telah ditentukan. Implikasinya adalah perlu dikembangkan suatu kurikulum berbasis kompetensi sebagai pedoman pembelajaran.

Sejalan dengan visi pendidikan yang mengarahkan pada dua pengembangan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan kebutuhan masa datang, maka pendidikan di sekolah dititipi seperangkat misi dalam bentuk paket-paket kompetensi.

Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten dan terus menerus dapat memungkinkan seseorang untuk menjadi kompeten, dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu (Puskur, 2002a). Dasar pemikiran untuk menggunakan konsep kompetensi dalam kurikulum adalah sebagai berikut.

  • Kompetensi berkenaan dengan kemampuan siswa melakukan sesuatu dalam berbagai konteks.
  • Kompetensi menjelaskan pengalaman belajar yang dilalui siswa untuk menjadi kompeten.
  • Kompeten merupakan hasil belajar (learning outcomes) yang menjelaskan hal-hal yang dilakukan siswa setelah melalui proses pembelajaran.
  • Kehandalan kemampuan siswa melakukan sesuatu harus didefinisikan secara jelas dan luas dalam suatu standar yang dapat dicapai melalui kinerja yang dapat diukur.

Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Kurikulum Berbasis Kompetensi berorientasi pada: (1) hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna, dan (2) keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya.

Rumusan kompetensi dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan pernyataan apa yang diharapkan dapat diketahui, disikapi, atau dilakukan siswa dalam setiap tingkatan kelas dan sekolah dan sekaligus menggambarkan kemajuan siswa yang dicapai secara bertahap dan berkelanjutan untuk menjadi kompeten.

Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung tiga unsur pokok, yaitu:

  • pemilihan kompetensi yang sesuai;
    • spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi;
    • pengembangan sistem pembelajaran.

Kurikulum Berbasis Kompetensi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

  • Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal.
  • Berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan keberagaman.
    • Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi.
    • Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif.
    • Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi.

Struktur kompetensi dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi dalam suatu mata pelajaran memuat rincian kompetensi (kemampuan) dasar mata pelajaran itu dan sikap yang diharapkan dimiliki siswa.

Struktur kompetensi dasar Kurikulum Berbasis Kompetensi ini dirinci dalam komponen aspek, kelas dan semester. Keterampilan dan pengetahuan dalam setiap mata pelajaran, disusun dan dibagi menurut aspek dari mata pelajaran tersebut.

Pernyataan hasil belajar ditetapkan untuk setiap aspek rumpun pelajaran pada setiap level. Perumusan hasil belajar adalah untuk menjawab pertanyaan, “Apa yang harus siswa ketahui dan mampu lakukan sebagai hasil belajar mereka pada level ini?”. Hasil belajar mencerminkan keluasan, kedalaman, dan kompleksitas kurikulum dinyatakan dengan kata kerja yang dapat diukur dengan berbagai teknik penilaian.

Setiap hasil belajar memiliki seperangkat indikator. Perumusan indikator adalah untuk menjawab pertanyaan, “Bagaimana kita mengetahui bahwa siswa telah mencapai hasil belajar yang diharapkan?”. Guru akan menggunakan indikator sebagai dasar untuk menilai apakah siswa telah mencapai hasil belajar seperti yang diharapkan. Indikator bukan berarti dirumuskan dengan rentang yang sempit, yaitu tidak dimaksudkan untuk membatasi berbagai aktivitas pembelajaran siswa, juga tidak dimaksudkan untuk menentukan bagaimana guru melakukan penilaian. Misalkan, jika indikator menyatakan bahwa siswa mampu menjelaskan konsep atau gagasan tertentu, maka ini dapat ditunjukkan dengan kegiatan menulis, presentasi, atau melalui kinerja atau melakukan tugas lainnya.

Kurikulum Berbasis Kompetensi – Versi KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)

Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan. Pemerataan kesempatan pendidikan diwujudkan dalam program wajib belajar 9 tahun. Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olahhati, olahpikir, olahrasa dan olahraga agar memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumber daya alam Indonesia. Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dilakukan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah dan pembaharuan pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Implementasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan, yaitu: (1)standar isi, (2)standar proses, (3)standar kompetensi lulusan, (4)standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5)standar sarana dan prasarana, (6)standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan (7)standar penilaian pendidikan.

Kurikulum dipahami sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, maka dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pemerintah telah menggiring pelaku pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum dalam bentuk kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di setiap satuan pendidikan.

Secara substansial, pemberlakuan (baca: penamaan) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) lebih kepada mengimplementasikan regulasi yang ada, yaitu PP No. 19/2005. Akan tetapi, esensi isi dan arah pengembangan pembelajaran tetap masih bercirikan tercapainya paket-paket kompetensi (dan bukan pada tuntas tidaknya sebuah subject matter), yaitu:

  • Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal.
  • Berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan keberagaman.
    • Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi.
    • Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif.
    • Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi.

Terdapat perbedaan mendasar dibandingkan dengan kurikulum berbasis kompetensi sebelumnya (versi 2002 dan 2004), bahwa sekolah diberi kewenangan penuh menyusun rencana pendidikannya dengan mengacu pada standar-standar yang telah ditetapkan, mulai dari tujuan, visi – misi, struktur dan muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan, hingga pengembangan silabusnya.

            e. Gambarkan dan jelaskan proses perencanaan pendidikan

                 Siklus perencanaan pendidikan

  1. Pengumpulan data, pengolahan data dan informasi→2. Analisis dan diagnosis

                                                                                                                        ↓

                                                                                                3. Perumusan dan  kebijaksanaan

                                                                                                                        ↓

11. Evaluasi rencana dan pelaksanaan       4. Perkiraan kebutuhan yang akan datang          ↑       ↓

                 10. Pelaksanaan rencana                                                            5. Penetapan sasaran

                9. Rincian rencana                                                                           ↓

                 8. Penganggaran     ←7. Perumusan rencana         ←6. Alternatif strategi

                 Keterangan                      

Pengumpulan data : Observasi, dokumwntasi, angket, wawancara

Mengolahdata         : dengan statistik

Informasi                : keterangan yang diperoleh dari data yang sudah diolah

Analis                     : membandingkan antara informasi yang sebenarnya dengan

                                  yang seharusnya, menemukan adanya masalah

Diagnosis                : penelaahan , peninjauan, diselidiki kenapa ada masalah atau

                                  ketidakcocokan

Kebijaksanaan        : Pengambilan keputusan dengan keadilan

Sasaran                   : bagian-bagian    dari tujuan keseluruhan yang akan dicapai

                                 (target)

Alternatif strategi   : Kegiatan yang tidak memakan waktu, biaya, dan tetaga tetapi

                                  kegiatan dapat selesai

Anggaran                : uang yang akan    digunakan    untuk  kegiatan yang sudah

                                 direncanakan

Rincian rencana      : Rincian    detail       kepanitiaan      dan    anggaran   biaya

Evaluasi                  : Penilaian baik/buruk

  1. Untuk mengatasi masalah-masalah, seperti rendahnya kualitas sarana fisik, rendahnya kualitas guru, dan lain-lain seperti yang telah dijelaskan diatas, secara garis besar ada dua solusi yaitu:
  • Solusi sistemik, yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti diketahui sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini, diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme (mazhab neoliberalisme), yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan.
  • Solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkait langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa.

Solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Rendahnya kualitas guru, misalnya, di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Rendahnya prestasi siswa, misalnya, diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran, meningkatkan alat-alat peraga dan sarana-sarana pendidikan, dan sebagainya.

2                    Rensta pembangunan pendidikan (di sekolah)

VISI, MISI  DAN TUJUAN

 

V I S I :

Beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia serta berprestasi

M I S I :

  1. Mendidik siswa dengan pendidikan agama Islam dan membina siswa agar berprestasi dibidang agama.
  2. Menyediakan pelayanan belajar yang efektif dengan sumber belajar yang memadai.
  3. Memberikan uswatun hasanah dan mauidhoh hasanah dalam menciptakan akhlaqul karimah melalui pembiasaan yang dijiwai oleh Qur’an dan As Sunnah.
  4. Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh kepada seluruh warga madrasah.
  5. Mengoptimalkan guru dan siswa dalam kegiatan pendidikan dan bimbingan.
  6. Memotivasi siswa untuk mengenali potensi dirinya sehingga dapat dikembangkan secara optimal.
  7. Menerapkan program partisipatif untuk mengembangkan potensi dan sarana madrasah dengan melibatkan warga madrasah dan warga masyarakat.
  8. Menciptakan madrasah sebagai institusi yang dinamis, kondusif dan persuasive untuk mencetak lulusan yang unggul.
  9. Mengusahakan sarana / prasarana yang memadai untuk menunjang keberhasilan program keunggulan madrasah.

 

 

 

TUJUAN :

  1. Tercapainya implementasi KBK, KTSP dan file skill.
  2. tercapainya peningkatan penggunaan model-model pembelajaran diluar kegiatan belajar mengajar.
  3. Tercapainya peningkatan kemampuan komunikasi berbahasa Arab.
  4. Tercapainya peningkatan ketrampilan menggunakan media Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
  5. Tercapainya peningkatan ketrampilan menggunakan peralatan Laboratorium.
  6. Tercapainya peningkatan kemampuan guru menyusun silabus dan alat penilaian.
  7. Tercapainya peningkatan perolehan rata-rata Ujian Nasional.
  8. Tercapainya peningkatan kedisiplinan dan ketertiban siswa dalam mewujudkan program kesiapsiagaan.
  9. Tercapainya peningkatan rata-rata nilai raport kelas VII, VIII dan IX.
  10. Tercapainya peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas dilingkungan madrasah
  11. Tercapainya jumlah lulusan yang diterima SMK/SMA faforit.
  12. Tercapainya internalisasi budaya tata krama warga madrasah.
  13. Tercapainya peningkatan kerjasama dengan orang tua, masyarakat sekitar dan institusi lain.
  14. Tercapainya pengembangan kualitas siswa dalam bidang PIR, Olympiade Mapel, Seni, Olah Raga, Sosial dan beragama.
  15. Tercapainya peningkatan kegiatan 10 K (Keamanan, Ketertiban, Kedisiplinan, Kekluargaan, Kerindangan, Kesehatan).
  16. Terlaksananya pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan dan bermakna.
  17. Terwujudnya budaya belajar, membaca dan menulis.
  18. Terwujudnya manajemen madrasah yang partisipatis, transparan dan akuntable.
  19. Terujuwnya budaya jujur, sapa, senyum dan santun.
  20. Terciptanya budaya disiplin, demokratis dan beretos kerja tinggi.
  21. Terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin bagi warga madrasah.
  22. Terwuudnya kesejahteraan lahir dan batin bagi warga madrasah.
  23. Terwujudnya hubungan yang harmonis antar warga madrasah.
  24. Terwujudnya pelayanan yang cepat, tepat dan memuaskan kepada masyarakat.
  25. Terwujudnya kerja sama saling menguntungkan dengan institusi lain.
  26. Tercapainya Layanan Kesehatan Madrasah yang memadai.

 

VISI

“MENJADI SEKOLAH BERTARAF NASIONAL YANG UNGGUL DALAM PRESTASI BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA SERTA BERKARAKTER INDONESIA”.

 Indikator

  • Meningkatnya pengembangan kurikulum berstandar nasional.
  • Terwujudnya peningkatan sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan berstandar nasional.
  • Meningkatnya proses pembelajaran berstandar nasional
  • Terwujudnya rencana induk pengembangan sarana prasarana pendidikan berstandar nasional
  • Terwujudnya peningkatan kualitas lulusan dalam bidang akademik maupun non akademik berstandar nasional
  • Terwujudnya pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dan peningkatan mutu kelembagaan berstandar nasional.
  • Terwujudnya pembiayaan sekolah berstandar nasional.
  • Terciptanya perikehidupan sekolah yang agamis
  • Mewujudkan sumberdaya manusia yang berstandar nasional.

MISI

  1. Melaksanakan pengembangan kurikulum :
    • Melaksanakan pengembangan kurikulum satuan pendidikan
    • Melaksankan pengembangan pemetaan kompetensi dasar semua mata pelajaran.
    • Melaksanakan pengembangan silabus.
    • Melaksanakan pengembangan rencana pembelajaran.
    • Melaksanakan pengembangan system penilaian.
  2. Melaksanakan Pengembangan Tenaga Kependidikan
    • Melaksanakan pengembangan profesionalitas guru
    • Melaksanakan peningkatan kompetensi guru
    • Melaksanakan peningkatan kompetensi TU dan tenaga kependidikan lainnya
    • Melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada guru, TU dan tenaga kependidikan lainnya.
  3. Melaksanakan Pengembangan Proses pembelajaran.
    • Melaksanakan pengembangan metode pengajaran.
    • Melaksanakan pengembangan strategi pembelajaran
    • Melaksanakan pengembangan strategi penilaian.
    • Melaksanakan pengembangan bahan ajar/sumber pembelajaran.
  4. Melaksanakan Rencana Induk Pengembangan Fasilitas Pendidikan
    • Mengadakan media pembelajaran
    • Mengadakan sarana prasarana pendidikan.
    • Menata lingkungan belajar sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif.
  5. Melaksanakan Pengembangan/Peningkatan Standar Ketuntasan dan Kelulusan.
  6. Melaksanakan Pengembangan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah.
    • Mengadakan kelengkapan administrasi sekolah melalui system administrasi sekolah terpadu.
    • Melaksanakan MBS.
    • Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
    • Melaksanakan supervise klinis.
    • Melaksanakan pengakrifan website sekolah.
    • Menyusun RPS.
  7. Melaksanakan Program Penggalangan Pembiayaan Sekolah
    • Melaksanakan Pengembangan Jalinan Pinjaman Dana
    • Melaksanakan Usaha Peningkatan Penghasilan Sekolah
    • Pendayagunaan Potensi Sekolah (Lingkungan )
    • Melaksanakan Program Subsidi Silang.
  8. Melaksanakan Pengembangan Penilaian
    • Melaksanakan Pengembangan Perangkat/ Model-Model Pembelajaran
    • Melaksanakan program evaluasi pembelajaran
    • Menyiapkan siswa melalui kegiatan pengembangan bidang akademis, non akademis dan imtaq.
    • Mengikuti kegiatan lomba akademis dan non akademis dan keagamaan.

TUJUAN

  1. Sekolah Mengembangkan Kurikulum
    • Mengembangkan kurikulum satuan pendidikan.
    • Mengembangkan pemetaan SK, KD, Indikator untuk kelas 7, 8, 9.
    • Mengembangkan RPP untuk kelas 7, 8, 9 semua mata pelajaran.
    • Mengembangkan sistem penilaian berbasis kompetensi.
  2. Sekolah Mencapai Standar Isi (Kurikulum).
  3. Sekolah memiliki/mencapai standart proses pembelajaran.
    • Melaksanakan pembelajaran dengan strategi CTL.
    • Melaksanakan pendekatan belajar tuntas.
    • Melaksanakan pembelajaran inovatif.
  4. Sekolah memiliki/mencapai standart pendidikan dan tenaga kependidikan sesuai SPM.
  5. Sekolah memiliki/mencapai standart sarana/prasarana/fasilitas.
  6. Sekolah memiliki/mencapai standart pengelolaan sekolah.
  7. Sekolah memiliki/mencapai standart pencapaian ketuntasan keompetensi/prestasi/ lulusan.
  8. Sekolah memiliki/mencapai standart pembiayaan sekolah.
  9. Sekolah memiliki/mencapai standart sekolah nasional .

ANALISIS

Visi, misi dan tujuan diatas adalah tepat berdasarkan kondisi dan realitas yang ada, dengan program, strategi dan hasil yang dicapai sebagai berikut :

Program strategis untuk mencapai sasaran visi, misi dan tujuan :

  1. Pengembangan standart Isi/Kurikulum.
    • Pengembangan kurikulum satuan pendidikan .
    • Pengembangan silabus.
    • Pengembangan RPP.
    • Pengembangan pemetaan Sk, KD.
    • Pengembangan system penilaian.
  2. Pengembangan dan peningkatan SDM pendidikan dan tenaga kependidikan.
  3. Pengembangan standart proses pembelajaran
  4. Pengembangan sarana, prasarana dan media pembelajaran.
  5. Pengembangan standart pencapaian ketuntasan/kelulusan optimal.
  6. Pengembangan manajemen sekolah dan kelembagaan.
  7. Pengembangan komite sekolah dan pembiayaan pendidikan.
  8. Pengembangan kegiatan lomba akademik dan non akademik.

Program-program Strategis  dicapai melalui strategi :

  1. Sosialisasi.
  2. Kerjasama yang sinergis dengan stake holder.
  3. Diklat (Inservice Training/on service training)
  4. Workshop.
  5. Seminar.
  6. Pengaktifan MGMP.
  7. In house training.
  8. Pembinaan potensi siswa
    • Ekstrakurikuler
    • Lomba-lomba
  9. Pembekalan
  10. Pemberdayaan.
  11. Studi banding
  12. Pengadaan pembangunan.

Hasil yang dicapai :

  1. Terpenuhinya Kurikulum Sekolah
    • Tersusunnya kurikulum tingkat satuan pendidikan.
    • Pemetaan SK/KD, aspek, indikator
    • Silabus untuk semua mata pelajaran kelas 7 – 9.
    • Sistem penilaian untuk semua mata pelajaran kelas 7 -9.
    • Rencana program pembelajaran untuk semua mata pelajaran kelas 7 – 9.
  1. Terpenuhinya tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan sesuai SNP pada.
  2. Terpenuhinya standard proses pembelajaran dalam proses sesu SNP.
  3. Terpenuhinya sarana prasarana dan media pendidikan sesuai SNP.
  4. Tercapainya standart ketuntasan dan kelulusan sesuai SNP .
  5. Terwujudnya MBS sesuai SNP dan mutu kelembagaan.
  6. Terpenuhinya standart pembiayaan pendidikan sesuai SNP.
  7. Terlaksananya standart penilaian melalui implementasi model-model penilaian dan lomba-lomba potensi akademis, non akademis dan imtaq.

  1. a.  Jelaskan evaluasi dan monitoring

Monev adalah kegiatan monitoring dan evaluasi yang ditujukan pada suatu program yang sedang atau sudah berlangsung.

Monitoring sendiri merupakan aktivitas yang dilakukan pimpinan untuk melihat, memantau jalannya organisasi selama kegiatan berlangsung, dan menilai ketercapaian tujuan, melihat factor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Dalam monitoring (pemantauan) dikumpulkan data dan dianalisis, hasil analisis diinterpretasikan dan dimaknakan sebagai masukan bagi pimpinan untuk mengadakan perbaikan.

Evaluasi adalah proses untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data dan menganalisis data, menyimpulkan hasil yang telah dicapai, menginterpretasikan hasil menjadi rumusan kebijakan, dan menyajikan informasi (rekomendasi) untuk pembuatan keputusan berdasarkan pada aspek kebenaran hasil evaluasi

Perbedaan antara monitoring dan evaluasi adalah monitoring dilakukan pada saat program masih berjalan sedangkan evaluasi dapat dilakukan baik sewaktu program itu masih berjalan ataupun program itu sudah selesai. Atau dapat juga bila dilihat dari pelakunya, monitoring biasanya dilakukan oleh fihak internal sedangkan evaluasi dilakukan oleh fihak internal maupun eksternal. Evaluasi dilaksanakan untuk memperoleh fakta atau kebenaran dari suatu program beserta dampaknya, sedangkan monitoring hanya melihat keterlaksanaan program, faktor pendukung, penghambatnya. Bila dilihat secara keseluruhan, kegiatan monitoring dan evaluasi ditujukan untuk pembinaan suatu program. Monitoring dan evaluasi memiliki tujuan yaitu mendapatkan informasi sebagai masukan dalam pengambilan keputusan dan member masukan (umpan balik) bagi perbaikan pelaksanaan manajemen sekolah baik konteks, input, proses, output, maupun outcome.

b. dimensi yang harus dimonitoring dan di evalusai dalam pendidikan  adalah :

  • Konteks (eksternal sekolah) : berupa tuntutan (demand) dan dukungan (support) yang berpengaruh terhadap input sekolah. Evaluasinya dengan needs assessment.
  • Input
  • Proses
  • Output (dampak pendidikan jangka pendek)
  • Outcome (hasil Manajemen Berbasis Sekolah jangka panjang)

Ada 2 jenis Monitoring Evaluasi :

  • Internal  : Monitoring Evaluasi yang dilakukan oleh sekolah, tujuannya untuk mengetahui tingkat kemajuan sekolah sehubungan dengan sasaran – sasaran sekolah. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi internal adalah warga sekolah.
  • Eksternal : Monitoring Evaluasi yang dilakukan pihak luar sekolah seperti Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, Pengawas, atau gabungan dari mereka.

        c.  Prosedur kerja dan persiapan

Sebelum monev terlebih dahulu harus diperhatikan hal hal berikut :

  1. Berorientasi pada tujuan.

Monev hendaknya dilaksanakan mengacu pada tujuan yang ingin dicapai. Hasil monev dipergunakan sebagai bahan untuk perbaikan atau peningkatan program pada evaluasi formatif dan membuat jastifikasi dan akuntabilitas pada evaluasi sumatif.

2.       Mengacu pada kriteria keberhasilan

Monev seharusnya dilaksanakan mengacu pada kriteria keberhasilan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Penentuan kriteria keberhasilan dilakukan bersama antara para evaluator, para sponsor, pelaksana program (pimpinan dan staf), para pemakai lulusan (konsumen), lembaga terkait (dimana peserta kegiatan bekerja).

3.       Mengacu pada asas manfaatMonev sudah seharusnya dilaksanakan dengan manfaat yang jelas. Manfaat adalah berupa saran, masukan atau rekomendasi untuk perbaikan program program yang dimonev atau program sejenis di masa mendatang.

4.       Dilakukan secara obyektif

Monev harus dilaksanakan secara objektif. Petugas monev dari pihak eksternal seharusnya bersifat independen, yaitu bebas dari pengaruh pihak pelaksana program. Petugas monev internal harus bertindak objektif, yaitu melaporkan temuannya apa adanya.

Perisiapan evaluasi.perencanaan dengan tahapan 3 periode evaluasi

  1. Evaluasi awal kegiatan, yaitu penilaian terhadap kesiapan proyek atau mendeteksi kelayakan proyek.
  2. Evaluasi formatif, yaitu penilaian terhadap hasil-hasil yang telah dicapai selama proses kegiatan proyek dilaksanakan. Waktu pelaksanaan dilaksanakan secara rutin (per bulan, triwulan, semester dan atau tahunan) sesuai dengan kebutuhan informasi hasil penilaian.
  3. Evaluasi sumatif, yaitu penilaian hasil-hasil yang telah dicapai secara keseluruhan dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan. Waktu pelaksanaan pada saat akhir proyek sesuai dengan jangka waktu proyek dilaksanakan. Untuk proyek yang memiliki jangka waktu enam bulan, maka evaluasi sumatif dilaksanakan menjelang akhir bulan keenam. Untuk evaluasi yang menilai dampak proyek, dapat dilaksanakan setelah proyek berakhir dan diperhitungkan dampaknya sudah terlihat nyata.

Aspek yang perlu diperhatikan dalam monitoring

  • Aspek masukan (input) proyek antara lain mencakup : tenaga manusia, dana, bahan, peralatan, jam kerja, data, kebijakan, manajemen dsb. yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan proyek.
  • Aspek proses / aktivitas yaitu  aspek dari proyek yang mencerminkan suatu proses kegiatan, seperti penelitian, pelatihan, proses produksi, pemberian bantuan dsb.
  • Aspek keluaran (output), yaitu aspek proyek yang mencakup hasil dari proses yang terutama berkaitan dengan kuantitas (jumlah)

Pertanyaan kunci monitoring

  • Masalah—masalah  apa yang timbul ?
  • Apakah proyek berjalan sesuai jadwal ?
  • Apakah proyek menghasilkan Output yang      direncanakan ?
  • Apakah anggarannya sesuai dengan rencana ?
  • Apakah strateginya berjalan sesuai dengan rencana?
  • Apakah kelompok sasaran (target group) terlibat dalam aktivitas proyek ?

  5.  Agar perencanaan pendidikan dapat dilakukan dengan baik, ada bebarapa persyaratan yang harus dipenuhi. Perencanaan tersebut harus :

  • Terarah pada pencapaian tertentu
  • Berangkat dari data
  • Dilakukan oleh orang-orang yang mampu membuat rencana
  • Melibatkan semua komponen pendidikan
  • Jelas/ realistis
  • Akomodatif/ memungkinkan menampung perkembangan baru
  • Berorientasi pada masalah

Proses Perencanaan Pendidikan adalah orang yang bertanggung jawab dalam perencanaan pendidikan. Ada sejumlah langkah implementasi perencanaan pendidikan yang harus dilakukan oleh perencana pendidikan. Langkah-langkah tersebut meliputi: forcasting, objectives, policy, procedure, programming, schedule dan budgeting.

  • Forcasting Forcasting adalah membuat prakiraan dengan mengantisipasi ke depan. Prakiraan tersebut didasarkan atas faktor-faktor organisasi pendidikan baik yang bersifat kondisional maupun situasional. Dimensi waktu yang harus dilibatkanialah dimensi kelampauan, dimensi kekinian dan dimensi keakanan. Berarti, masa lampau dan masa kini organisasi pendidikan, dengan segala faktor kondisional dan situasionalnya, dikaji terlebih dahulu sebelum hal-hal yangakan dilakukan tersebut dirumuskan. Dengan demikian, apa yang pada masa lampau dan masa kini berhasil dapat diulangi dan bahkan ditingkatkan, sedangkan yang gagal dapat dijadikan sebagai pelajaran. Dengan mengkaji masa lampau dan masa kini organisasi pendidikan, hal-hal yang akan dilakukan tersebut dapat dirumuskan secermat mungkin, dan ada kesinambungannya dengan apa yang dilakukan pada masa lampau. Faktor kondisional dan situasional organisasi pendidikan harus juga dipertimbangkan dalam forcasting, karena apa-apa yang akan dilakukan tersebut,tidak sekadar untuk kepentingan perumusan saja, melainkan nantinya untuk dilaksanakan. Data tentang sistem pendidikan masa lampau  haruslah digali. Demikian juga potensi-potensi sistem pendidikan di masa sekarang, haruslah diketahui dengan jelas. Sedangkan prakiraan ke depan dapat dipergunakan analisis regresi dan analisis kecenderungan. Analisis regresi dan kecenderungan sangat bermanfaat untuk melakukan ramalan (estimasi,prediksi) ke depan, berdasarkan data masa lalu dan data yang ada pada masa sekarang ini.
  • Objectives Objectives adalah perumusan tujuan. Berdasarkan perkiraan dengan antisipasike depan sebagaimana pada langkah forcasting, barulah dapat dirumuskan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Penggolongan tujuan tersebut bermacam-macam sesuai dengan sudut kepentingan, lingkup/ cakupan dan tingkatan lembaga pendidikan. Tujuan ini senantiasa harus dirumuskan, agar segala kegiatan yang akan dilakukan tersebut betul-betul mengarah pada tujuan yang sama atau mengarah kearah yang sama Dalam skala nasional, penggolongan tujuan tersebut menjadi: tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Di antara kedua tujuan tersebut dijembatani dengan tujuan jangka menengah.
  • Policy. Policy berarti kebijakan. Kebijakan di sini berarti mengidentifikasi berbagaimacam jenis kegiatan yang diperhitungkan dapat mencapai tujuan. Bisa terjadi, satu tujuan mencakup satu kegiatan atau lebih. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang diidentifikasi pada langkah ini diakumulasi sebanyak mungkin, dengan maksud mendapatkan gambaran yang luas mengenai kegiatan yang dapat dilaksanakan.
  • Programming. Programming adalah seleksi atas kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan pada langkah policy. Kegiatan-kegiatan yang telah diidentifikasi perlu diseleksi, agar dapat dicarikan jawaban atas pertanyaan berikut:

(1) mengapa kegiatan-kegiatan tersebut perlu dilakukan?,

(2) apakah kegiatan tersebut memang benar-benar perlu dilakukan, berdasarkan faktor kondisional dan situasional organisasiatau lembaga pendidikan? Suatu kegiatan, yang meskipun ideal serta berdampak positif bagi lembagapendidikan, bisa tidak dilaksanakan manakala faktor kondisional dan situasionallembaga pendidikan tidak mendukung. Dengan perkataan lain, aktivitas programming sesungguhnya bersubstansikan pemrograman terhadap berbagaijenis kegiatan yang dinilai feasible.

  • Procedure. Procedure adalah merumuskan langkah-langkah secara berurut. Oleh karena itu, procedure juga bisa diartikan sebagai penentuan sekuen. Yang berarti bahwa kegiatan-kegiatan yang telah diseleksi pada langkah programming tersebut diurutkan, mana yang harus didahulukan dan mana yang harus dikemudiankan. Dengan perkataan lain, seorang perencana direkomendasikan untuk menentukan mana jenis kegiatan yang menjadi skala prioritas dan mana yang tidak menjadi skala prioritas. Ada beberapa sekuen yang dapat dipilih baik secara sendiri-sendiri maupun secara kombinasi, ialah sekuen kronologis, sekuen kausal, sekuen struktural dansekuen logis. Yang dimaksud dengan sekuen kronologis adalah urutan kegiatanyang memang secara kronologis tidak bisa dibolak-balik, karena berkenaan dengan suatu peristiwa. Sekuen kausal adalah urutan yang menunjuk kepadahubungan yang bersifat sebab akibat. Sekuen struktural adalah urutan yang didasarkan atas struktur kegiatan. Sekuen logis adalah urutan kegiatan yang didasarkan atas nalar. Bahwa satu kegiatan mesti harus diprioritaskan sementara kegiatan lain tidak, bisa dengan menggunakan pertimbangan nalar. Pertimbangan membuat skala prioritas antara lembaga pendidikan satu dengan lembaga pendidikan lain tentulah tidak sama. Sebab, masing-masing lembaga pendidikan tersebut, mempunyai karakteristik, kepentingan, faktor kondisional dan situasional yang berbeda. Pertimbangan dalam menentukan prioritas dilihat dari: tingkat kemendesakan kegiatan tersebut, kemungkinan dampaknya bagi anggota organisasi pendidikan, ada tidaknya pendukung baik berupa infra struktur maupun supra struktur lembaga pendidikan.
  • Schedule. Schedule adalah penjadwalan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan sebagaimana pada langkah programming. Jadwal tersebut perlu dibuat, agar kegiatan-kegiatan yang telah diurutkan pelaksanaannya menjadi konkret kapan dilaksanakan dan siapa saja yang bertanggung jawab dan terlibat didalamnya. Ini sangat penting agar jauh hari sebelum kegiatan tersebut benar-benar dilaksanakan, telah diambil ancang-ancangnya oleh mereka yang bertanggungjawab untuk melaksanakan. Pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan ini bisa berupa perorangan, unit kerja, bagian atau seseorang yang sedang memikul kapasitas atau jabatan tertentu dalam organisasi pendidikan. Dalam membuat jadwal kegiatan pada sekolah, haruslah jelas jenis kegiatannya, kapan waktu pelaksanaannya, dan siapa saja yang menjadi pelaksananya.
  • Budgeting. Budgeting adalah pembiayaan. Dalam kegiatan ini, ada dua kegiatan yang dilaksanakan. Pertama, mengalokasikan anggaran dan kedua, penentuan sumber anggaran. Alokasi anggaran dibuat berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan disusun serealistis mungkin. Sumber anggaran yang dapat digali harus disebutkan dalam membuat rumusan. Jika langkah ini diimplementasikan disekolah, maka pertama hal yang harus dilakukan adalah mengalokasikan anggaran berdasarkan rumusan-rumusan kegiatan yang ada pada langkah penjadwalan.Alokasi anggaran ini hendaknya dibuat serealistik mungkin. Aspek pemerataan juga harus dipertimbangkan dalam merencanakananggaran. Jangan sampai, ada kegiatan yang sama sekali tidak mendapatkan anggaran, sementara yang lainnya banyak menyedot anggaran.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: